Niam Sholeh, Kualitas IPP Harus Terus Dilakukan

PORTALCISARUA | Jakarta, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI melalui Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda gelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda tahun 2023. Rabu (13/12/2023)

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang diwakili oleh Asdep Potensi Kemandirian Pemuda, Tri Winarno, menjelaskan dasar dilaksanakannya kegiatan tersebut berdasarkan, Pertama, PP No.  18 Tahun 2017 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk pemuda, melalui pendidikan formal dan non formal. Dua, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam Domain lapangan kerja merujuk Laporan IPP Kemenpora, menunjukkan trend penurunan dari 2020 sebesar 15,23%, 2021 sebesar 14.42% dan tahun 2022 yang lalu menjadi 13,93% (IPP Kemenpora, 2023). Tiga, Tingginya tingkat pengangguran dapat berkontribusi pada kemiskinan, ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial.

"Kemenpora berharap Melalui kegiatan FGD Penyusunan Kajian IPP Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Tahun 2023 ini diharapkan dapat menggali pandangan, pengalaman, dan ide pemuda serta pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab tingkat pengangguran terbuka pemuda," ujar Tri mewakili Deputi 1 Kemenpora RI,

Sementara itu, Penanggung Jawab Perintisan dan Pembinaan Pemuda, Arloli Aziz menyampaikan kegiatan diselenggarakan selama 2 hari, dimulai dari tanggal 12-13 Desember 2023, adapun tujuan kegiatan diantaranya, untuk memetakan kekurangan dan tantangan implementasi IPP TPT Pemuda sebagai salah satu tolak ukur pembangunan pemuda. Mengindentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat mencari pekerjaan, mencakup hambatan dalam akses informasi dan persaingan di pasar kerja. Relevansi kurikulum pemberdayaan pemuda dengan tuntutan pasar kerja, wawasan tentang peran pendidikan formal dan non formal dalam mempersiapkan pemuda di dunia kerja. Merumuskan masukan sebagai rekomendasi kebijakan atas potensi penyempurnaan dan pengembangan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda sebagai salah satu tolak ukur Pembangunan Pemuda.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko PMK RI, Woro Srihastuti sebagai bagian dari narasumber kegiatan memaparkan harapannya tentang bagaimana meningkatkan koordinasi peningkatan mutu layanan kepemudaan lintas lembaga dan institusi, menurutnya, kapasitas kelembagaan harus dibangun secara kuat dan ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan para pemuda dapat diantisipasi serta mendorong para pemuda harus lebih aktif ikut berpartisipasi. "Kita harus lebih sering membangun koordinasi antar kelembagaan dan institusi untuk meningkatkan layanan kepemudaan serta menguatkan kapasitas kepemudaan," katanya.

"Pemuda harus terlibat aktif ikut berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi pemuda bisa berbasis partisipasi kewilayahan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan para pemuda itu sendiri," tambahnya.

Sebagaimana informasi dan materi yang didapatkan, bahwa kegiatan FGD Peningkatan IPP ini dilaksanakan secara Hybrid Meeting dan dihadiri para narasumber diantaranya. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko PMK RI Woro Srihastuti, Plt. Direktur Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bapenas RI, Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Peneliti MV Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapenas RI Wandira Larasati serta para peserta kegiatan sebanyak 50 orang peserta diantaranya, Staf Khusus Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga, Kemenpora RI, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kemenpora RI, Asdep Di Lingkungan Deputi Pemberdayaan dan Deputi Pengembangan Pemuda, Pejabat pemangku kepentingan atas indikator TPT Pemuda pada Kemnaker Kemenparekraf, KemenPPPA, dan Kemenkop UKM RI, dan Dinas-dinas pemuda dan Olahraga Kota dan Kabupaten. (sal)