INFODESAKU.CO.ID | Bogor. Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang sedianya dilakukan pada 5 September 2017 mendatang akan membongkar para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Raya Gadog Kecamatan Megamendung hingga jalur Puncak, Kecamatan Cisarua, terus menuai polemik dari berbagai kalangan. Merasa prihatin dengan kondisi para PKL ketika tempat mengais rezeki nya dibongkar anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Presidium Santri bersama warga di dua Kecamatan, mengancam akan melakukan penghadangan pembongkaran.
Hal tersebut seperti dikatakan Ketua Presidium Santri, Muhammad Muhsin kepada infodesaku.co.id bahwa,” Pihaknya bersama warga dan pelaku PKL yang ada di dua wilayah, yakni Kecamatan Megamendung dan Cisarua tidak akan tinggal diam terhadap rencana Pemkab Bogor yang akan melakukan pembongkaran. Presidium santri bersama warga dan PKL menolak pembongkaran dan akan menghadang proses pembongkaran sebelum relokasi jelas apa yg dijanjikan bupati bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bukan mau menggusur tetapi menggeser, dan sampai sàat ini PKL Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua masih kebingungan mau direlokasi kemana?,” papar Masbro panggilan akrabnya.
Masih menurutnya,” Jangan karena program Nasional atau Pemerintah Pusat, lalu mengorbankan ribuan PKL di jalur puncak. Secara otomatis mata pencaharian mereka menghilang, padahal seharusnya Pemerintah buka mata,buka telinga. Mereka punya keluarga yang harus membiayai anak-anaknya sekolah dan lain sebagainya,” tuturnya.
Dengan rencana pembongkaran ini tolong Presiden Jokowi mengkaji ulang dan mencarikan solusi yang tepat dan berimbang, Para pedagang mau digeser kemana kami siap berdialog dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan sampai saat ini tidak ada PKL yg diajak dialog.
” Kami sangat kecewa cara pemerintah dengan melayangkan surat SP 1, SP 2, SP 3, tanpa mengedepan kan dialog ini sama saja pengusiran massal yg dilakukan pemerintah terhadap PKL. Kami rakyat kecil dan siap berdialog dengan Presiden Jokowi. Aksi penghadangan yang akan kami laksanakan bersama-sama itu sebagai bukti dari penolakan kami,” ungkapnya melalui pesan whatsappsnya.
“ Setau kita Bupati Bogor pernah mengatakan kalau para PKL bukan mau di gusur, tapi di geser. Nyatanya mana, relokasi belum jelas tapi sudah akan ada pembongkaran,” tegasnya.
Sementara informasi yang didapat, melalui pemberitahuan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, terhadap para penguna jalan bahwa pada tanggal 5-6 September 2017 untuk menghindari dan mencari jalan alternatif sementara, sehubungan akan dilakukan operasi penertiban atau pembongkaran PKL dan bangunan liar di sepanjang jalur Puncak. (taufik hidayat)
إرسال تعليق
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif