BIDIKNUSANTARA.COM | Setelah melakukan survey untuk jalan alternatif di wilayah selatan lingkar puncak pada minggu lalu, kembali Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar yang di dampingi Camat Ciawi, Camat Megamendung dan Camat Cisarua serta UPT Jalan wilayah Ciawi melakukan survey jalur wilayah utara, Sabtu (21/01).
Kegiatan yang di gagas oleh Masyarakat Adat Puncak (MAP), Forum Masyarakat Ciawi Puncak (Formacip) Rukun Awi dan sejumlah tokoh masyarakat wilayah puncak yang berawal dari pengumpulam koin peduli puncak yang akhirnya mendapat respon dari Pemerintah daerah Kabupaten Bogor ini yang akhirnya dilakukan pemetaan dengan melakukan survey jalun yang memungkinkan untuk di bangun jalan alternatif baik dari lingkar selatan maupun wilayah utara.
Hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2016, Rombongan Sekda melakukan survey jalur lingkar utara yang dimulai dari Rest Area (Pom Bensin) Ciawi menuju wilayah Cibanon, Perbatasan Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja menuju Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Cipayung Datar, Desa Cilember menuju Ciburial hingga berakhir di Bukit Paralatyang Point Puncak.
Setelah melewati beberapa jalur yang diantaranya merupakan Jalan Desa, Jalan Kabupaten hingga Jalan provinsi Sekda Kabupaten Bogor memberikan pemaparan bahwa seluruh jalur yang dilewati langsung diinventarisir sesuai kewenangan masing-masing.
"Untuk jalan milik desa dan jalan milik Kabupaten Bogor kami akan segera lakukan evaluasi dan meminta kepada UPT Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Ciawi segera menginventarisir sementara untuk jalur yang merupakan kewenangan provinsi akan dilakukan koordinasi lanjutan,"kata Adang.
Adang juga mengatakan ada beberapa jalan yang dilalui yang memiliki tingkat kesulitas dikarenakan pemukiman dan kepadatan penduduk. "Untuk jalur ini kita bisa mencari solusi lain yang lebih mudah karena melihat jalan yang sempit dan banyak penduduk, apa akan dilakukan pembebasan atau seperti apa teknisnya nanti"ucapnya.
Selain itu, kata Sekda, pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang bersangkutan, misalnya pihak Perhutani atau PTPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kalau ada jalur yang merupakan kewenangan provinsi maka akan segera dikomunikasikan. Pemkab akan meminta ke pihak provinsi untuk berkontribusi. Untuk pendataannya sebulan ke depan akan segera dilakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, menurut Kepala UPT Pengairan Wilayah Ciawi, Eka Sukarna, peningkatan jalur jalan alternatif harus sebaris dengan pengoptimalan saluran drainase yang sering menjadi permasalahan. “Seperti yang sering terjadi di Gadog sekitar Vimalla Hill yang menjadi mulut masuk jalur selatan, di sana sering terjadi luapan air ke jalan meski itu bukan dari saluran irigasi warga sering banyak komplain. Sebagai solusi, harus melakukan pelebaran drainase dan harus membebaskan lahan,” pungkasnya. (sumburi)
إرسال تعليق
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif