Pembangunan Infrastruktur Kawasan Puncak Lamban

PIKIRAN-RAKYAT.COM | Cibinong. (PR).- Komunitas Masyarakat Adat Puncak (MAP) meminta pemerintah daerah memperjelas arah dan konsep pembangunan kawasan Puncak Kabupaten Bogor ke depannya. Sekretaris Jenderal MAP Sunyoto menilai pembangunan infrastruktur masih relatif lamban sedangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat pesat.

Mengatasnamakan masyarakat di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, ia meminta pemerintah daerah membuat grand design pembangunan di sana. "Termasuk di dalamnya pembangunan jalan, pembangunan flyover, pengadaan mode transportasi modern, penataan PKL dan hotel yang berbudaya, hingga pengembangan objek wisata yang lebih profesional," kata Sunyoto, Selasa 24 Januari 2017.

Selain membangun infrastruktur jalan raya, mode transportasi, fasilitas budaya, dan pariwisata, ia meminta pemerintah daerah ikut campur mengatasi permasalahan pedagang kaki lima. Sunyoto meyakini penertiban para pedagang tersebut tidak cukup direlokasi ke tempat lain.

"Kami harap PKL ditata dan berbudaya khas Sunda," kata Sunyoto menambahkan. Menurut dia, potensi sektor wisata di wilayah Puncak bisa dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat setempat termasuk para PKL dan para pegiat Desa Wisata di Kecamatan Megamendung dan Cisarua.

Menanggapi tuntutan itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah menerangkan pembuatan grand design Kawasan Puncak tidak bisa sembarangan. Ia mengatakan prosesnya harus melalui kajian para ahli dan akademisi.

Ia menjanjikan pemerintah daerah menerima aspirasi kelompok masyarakat tersebut. "Di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2017 maupun  2018 nanti kami akan buat kajian grand design Kawasan Puncak dengan melihat dari segi ekonomi, budaya, dan infrastruktur," kata Syarifah.

Dalam hal perencanaan infrastruktur jalan dan mode tranportasi, pemerintah daerah, kata dia, akan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Sejumlah rencana diakui Syarifah telah digulirkan mulai dari mode transportasi LRT Puncak hingga Ciawi, cable car dan lainnya.

"Namun pencapaian program ini perlu bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat karena ini masuk dalam rencana makro dan membutuhkan duit yang tidak sedikit," kata Syarifah menambahkan. Pemerintah daerah setempat juga terus memikirkan upaya mengurangi kemacetan di kawasan Puncak.

Salah satu upaya yang dianggap paling memungkinkan menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang adalah memanfaatkan jalur alternatif sekitar Puncak. Hal itu disampaikannya setelah melakukan peninjauan jalan alternatif puncak wilayah selatan mulai dari Megamendung-Cilember lalu keluar di Puncak Pas, pekan lalu.

Pekan sebelumnya, ia juga meninjau jalan alternatif Cibereum-Citeko. Dari peninjauannya itu, Adang menilai jalur wilayah utara lebih memungkinkan dijadikan alternatif karena hampir seluruh jalan di sana merupakan jalan milik Pemkab dan Jalan Desa.

"Selain itu juga ada jalan eks Provinsi. Tinggal kita lihat dan nantinya tentu kita kaji, apakah jalur ini layak untuk dijadikan jalur alternatif," kata Adang. Sesuai permintaan Bupati Bogor Nurhayanti ia mengatakan kebutuhan pembangunan jalan alternatif yang mendesak harus segera di usulkan dan di prioritaskan.

Namun, pembangunan jalan alternatif menurut Adang baru difokuskan pada 2018 mendatang. "Pemerintah Kabupaten ingin penderitaan yang dirasakan warga di sekitar wilayah puncak atas kemacetan yang terjadi, segera berakhir," katanya.

sumber