Kemacetan di Puncak, Politisi Gerindra Salahkan Bupati Bogor

BOGORZONE.COM |  Cisarua. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan minta Bupati Bogor untuk lebih tegas mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) ikut bertanggungjawab mengurai kemacetan di ruas jalan raya Puncak, Cisarua.

Menurutnya, kemacetan yang hampir terjadi setiap hari di jalur menuju kawasan wisata alam tersebut, tak hanya menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saja, tetapi pemerintah pusat pun harus ikut andil dalam mencarikan solusinya.

“Jalan Raya Puncak itukan status nya jalur nasional. Untuk mencari solusi agar kemacetan itu tidak terus terjadi, pemerintah pusat harus ikut mensuport Pemkab Bogor juga,” kata Iwan Setiawan kepada bogorzone.com

Politisi Partai Gerindra itupun menilai, kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam mengurai kemacetan di jalur wisata wilayah selatan Kabupaten Bogor ini, semata-mata akibat ketidak mampuan bupati dalam melobi atau mendorong pusat untuk ikut turun memecahkan persoalan tersebut.

“Saya sudah pernah menyampaikan ke bupati agar mendesak pemerintah pusat ikut tanggungjawab. Sayang nya apa yang saya sampaikan, malah tidak didengar,” akunya.

Padahal, lanjutnya, kemacetan yang saat ini sudah krodit, tidak hanya cukup dengan melakukan pelebaran jalur alternatif yang ada, maupun membuka jalan baru. Tetapi, perlu juga dilakukan pelebaran dan pembenahan di sepanjang ruas jalan nasional yang dibangun semenjak zaman Belanda itu.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor saja, saya pesimis kemacetan di jalur Puncak dapat teratasi,” papar Iwan.

Iwan yang juga berdomisili di wilayah Puncak menegaskan, dampak dari kemacetan itu sangat terasa oleh masyarakat Cisarua. Selain menghabiskan waktu, masyarakat pun terpaksa harus mengeluarkan uang transportasi lebih besar saat mengunakan kendaraan umum ataupun pribadi.

“Pastinya masyarakat Cisarua yang terkena dampak. Makanya, bila kemacetan ini tidak segera diatasi, saya dan masyarakat Cisarua lebih baik menjadi bagian dari daerah admistrasi pemerintah pusat. Toh wilayah selatan Kabupaten Bogor ini salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar juga di Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

Di akhir pekan lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar bersama jajaran dinas di lingkungan Pemkab Bogor dan masyarakat tiga kecamatan, yakni Kecamatan Ciawi, Megamendung serta Cisarua, melakukan cek jalur alternatif selatan menuju kawasan Puncak.

“Bupati memerintahkan saya untuk melihat secara langsung lokasi yang nantinya akan menjadi jalur alternatif. Ini merupakan komitmen Pemkab Bogor kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh kemacetan di Puncak. Satu persatu permasalahan yang ada dilapangan kita urai sesuai dibutuhkan, apakah pelebaran jalan, pembebasan lahan, atau perbaikan jalan. Tentunya ini harus kita lakukan bersama-sama agar hasilnya nanti bisa maksimal,” kata Sekda Bogor.

Adang menambahkan, Pemkab Bogor akan mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu dalam mengatasi permasalahan kemacetan ini. Hal itu dikarenakan ada beberapa jalan yang menjadi kewenangan kedua pemerintah tersebut, terlebih salah satu ujung jalur alternatif menuju Puncak, melewati lahan milik PT. Perkebunan Nusantara Gunung Mas. (ded)

sumber