Orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman pun dalam waktu dekat, berencana membahas perihal kewenangan ESDM di Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini menjadi persoalan, nanti kita bahas dan mekanismenya pemprov seperti apa, ” ujarnya kepada Publik Bogor, (12/10).
Ia mengungkapkan bahwa keinginannya adalah harus ada batasan, mana wilayah pemkab, pemprov dan pusat.
“Minimal dibuatlah UPT – UPT disetiap daerah untuk melakukan pengawasan dilapangan, ” tandasnya. (ede Mulyana)
sumber
إرسال تعليق
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif