AMPB Desak KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi Kabupaten Bogor

BIDIKNUSANTARA.COM | Jakarta. Sebagai lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya di Kabupaten Bogor, Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) yang merupakan gabungan dari GMBI, SRMI, IKKPAS, LSM AMAN, LMND, GIBAS, FMB, FOSGA, HMI BOGOR RAYA dan PAGUYUBAN MASYARAKAT ADAT PUNCAK hari ini ( Sinin 17/10/2016) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta dalam rangka mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Bogor, Senin (17/10).

Menurut AMPB dalam siaran persnya mengungkapkan, kekosongan Kursi Wakil Bupati Bogor sudah 1 Tahun lebih, sampai saat ini belum juga terlihat niatan dan Itikad Baik dari elit2 politik partai yang ada di kabupaten bogor. Khususnya dari Gabungan Partai Pengusung yang lebih di kenal dengan KOALISI KERAHMATAN.

"Berbagai persoalan yang terjadi timbul dari kekosongan Kursi Wabup tersebut salah satunya adalah adanya Dana SILPA 2 Tahun Berturut turut di Kabupaten Bogor. Tidak maksimalnya Kontrol yang di lakukan oleh Bupati Nurhayanti terhadap Para pimpinan SKPD, menimbulkan adanya berbagai pertanyaan dan INDIKASI adanya Tindak Pidana Korupsi di setiap SKPD maupun BUMD-BUMD yang di miliki oleh Pemkab Bogor,"paparnya dalam rilisnya.

Indikasi Indikasi Korupsi tersebut yang terjadi antara lain lanjutnya, bunga dari dana Silpa,  Pembangunan Gor Pakan Sari,  Pembangunan Rumah Sakit Leuwi liang,  Pembelian Lahan oleh PT PPE di Cigudeg, adanya indikasi Penggelapan Dana Pajak, Pembangunan Infrastruktur yang tidak sesuai Di Dinas Bina Marga,  Renovasi Gedung DPRD Kab Bogor, Dana Hibah Dan Bansos Tahun 2012 / 2013, Pembangunan Pasar Parung dan Ciawi. "Hampir semua lini, di masing masing SKPD sudah terkena Virus Korupsi,"katanya.

Berikut pernyataan sikat AMPB yang tergabung dari berbagai element masyarakat Di Kabupaten Bogor menyampaikan tututannya kepada pimpinan KPK dan Kemendagri.
 

1. Mendesak Agar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Barat Untuk Segera dan secepat nya memerintahkan kepada BUPATI dan Ketua DPRD Kab Bogor untuk segera mengisi kekosongan kursi Wakil Bupati sesuai dengan Perintah UU.

2. Meminta kepada para pimpinan KPK untuk segera melakukan Penyidikan bahkan Penyelidikan terhadap Para elit-elit serta pimpinan SKPD di Kabupaten Bogor.

3. Meminta kepada para Pimpinan Partai Politik di tingkat Pusat dalam hal ini partai-partai yang tergabung dalam KOALISI KERAHMATAN untuk segera merekomendasikan Calon Calon untuk duduk menjadi Wakil Bupati Bogor.

Selain di Gedung KPK, AMPB juga melakukan unjuk rasa di depan kantor Kemendagri guna mendesak Kemendagri untuk menegur Bupati Bogor atas pembiaran kekosongan Wakil Bupati Bogor. (sumburi)

sumber