4 Ruang Pimpinan Dewan = 2 Ribu RTLH

Terkuaknya pembangunan ruang kerja pimpinan DPRD Kabupaten Bogor yang menghabiskan anggaran Rp450 juta per pimpinan, membuat sebagian orang geram. Hal tersebut dianggap merupakan pemborosan anggaran di tengah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor. Ruang kerja pimpinan dewan pun dianggap masih layak pakai, sehingga tak seharusnya ada pembangunan ruang kerja baru.

METROPOLITAN.ID | Bogor. Direktur Pusat Kajian Strate­gis Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi (Pusaka Tapak) Ruhiyat Sujana mengatakan, dibandingkan harus membangun gedung baru, lebih baik dana pembangunan gedung terse­but dialokasikan bagi masy­arakat yang kurang mampu. Terlebih angka kemiskinan di Kabupaten Bogor ini masih tinggi dan masih banyak ma­syarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). ”Ma­sih hangat di telinga kita ke­tika ada anak yatim piatu di Kabupaten Bogor yang tinggal di kandang kambing. Ini untuk ruang kerja seorang pimpinan dewan saja menghabiskan ang­garan Rp450 juta. Sungguh sangat ironis,” ujar Ruhiyat kepada Metropolitan, kemarin.

Sebagai wakil rakyat, kata Ruhiyat, seharusnya semua pimpinan dewan merasa pri­hatin atas kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Bukan malah membangun ru­ang kerja yang mahal dengan fasilitas hotel bintang tiga dengan menggunakan uang rakyat. ”Kalau menggunakan uang sendiri tidak jadi masalah. Ini kan yang digunakan untuk adalah uang rakyat. Sedangkan rakyat sendiri masih tinggal di RTLH,” terangnya.

Dengan membangun ruang kerja yang megah, Ruhiyat menduga ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pembangunan gedung baru ini. Sehingga anggaran yang digunakan cukup fantas­tis, yakni mencapai Rp450 juta. Bahkan jika rata-rata pembangu­nan ruang kerja ini yakni Rp500 juta dikali empat pimpinan DPRD, maka semuanya men­capai Rp2 miliar. ”Dengan ang­garan Rp2 miliar bisa 2.000 RTLH dibangun dengan perki­raan pembangunan satu RTLH Rp10 juta saja,” paparnya.

Ruhiyat pun meminta Ke­jaksaan Negeri (Kejari) Kabu­paten Bogor agar menyelidiki pembangunan gedung wakil rakyat tersebut, apalagi ang­garannya cukup fantastis. ”Ke­jari harus turun tangan meny­elidiki pembangunan gedung ini dan jangan membiarkannya. Saya yakin ini ada unsur KKN-nya,” katanya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor Nuradi men­jelaskan, pembangunan ruang ketua DPRD tidak sampai Rp450 juta karena pembangunan ru­ang tersebut satu paket dengan pembangunan ruang rapat Paripurna dan beberapa ruangan lainnya. “Ini kan ruangan kosong, mana mungkin pembangunan­nya sampai Rp450 juta. Jika dengan mebeler, mungkin saja,” jelasnya.

Nuradi pun menyayangkan adanya kabar terkait harga pembangunan ruangan ketua DPRD dengan nilai Rp450 juta itu. Sebab menurutnya, total biaya pembangunan gedung ini sekitar Rp16,1 miliar, bukan Rp450 juta. “Saya hanya tahu total pembangunan semua gedung ini Rp16,1 miliar dan semua itu tidak dihitung per ruangan,” ujarnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor belum bisa dikonfir­masi terkait pembangunan ruang kerja ketua DPRD yang mencapai Rp450 juta untuk satu ruangan ketua. (mam/a/ram/run) 

sumber