GERINDRA dan PKS Sebut Nama Iwan Setiawan

BOGORDAILY.NET | Bogor. Koalisi Kerahmatan mulai menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi kekosongan kursi wakil bupati (wabup). Partai yang tergabung di dalamnya pun mulai sibuk konsolidasi dan memilah kader-kader terbaiknya untuk mewakili perebutan kursi wabup tersebut. Meski masih enggan menyebutkan nama calonnya, sejumlah nama calon wabup Bogor sudah bermunculan.

Di Fraksi PPP misalnya, nama Ketua DPW PPP Jabar Ade Munawaroh Yasin (AMY) santer di­sebut-sebut. Di Partai Gerinda muncul nama Ketua DPC Gerinda Ka­bupaten Bogor, Iwan Se­tiawan, di PKS nama Was­to Sumarno menjadi buah bibir, di Partai Golkar ada Hidayat Royani, sedangkan Partai Demokrat nama Mo­mon yang paling sering muncul.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu yang akan menyodorkan dua nama pada perebutan kursi F2. Namun, PKS masih enggan menyebutkan nama yang bak­al diusungnya.

Informasi yang dihimpun, PKS bakal mengusung satu nama bersama Partai Gerindra. Iwan Setiawan yang digadang-gadang bakal mewakili dua partai tersebut. Namun, Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Agus Salim belum bisa me­mastikannya. Dirinya mengaku masih melihat perkembangan yang ada untuk memantapkan nama yang bakal diusung.

“Semua masih dalam proses. Se­jauh ini memang ada obralan ke arah sana, tapi kami masih melihat perkembangan ke depan,” kata Agus kepada Metropolitan, kemarin.

Akan tetapi, di internal PKS sendiri muncul nama Wasto Sumarno. Ketua Komisi IV tersebut dikabarkan men­jadi pilihan PKS untuk mewakili par­tainya karena dianggap kader terbaik. Akan tetapi di satu kesempatan, Was­to sendiri menyebutkan jika PKS telah sepakat dengan Partai Gerindra untuk mengusulkan satu nama.

“Di PKS sendiri ada Wasto. Kalau nanti­nya partai memberi amanah kepadanya dia pasti ikut keputusan partai. Tapi lagi-lagi semuanya masih proses,” akunya.

Menurut Agus, PKS akan memusyawa­rahkan terlebih dulu soal nama yang bakal diusungnya nanti. Sebab, keputu­san PKS merupakan kesepakatan ber­sama antara DPD dengan fraksi saat ini. “Kami masih menunggu hasil kesepaka­tan bersama karena masih dalam proses musyawarah. Apa pun hasilnya merupa­kan mufakat bersama dan pasti diikuti seluruh kader,” tandas Agus.

Sementara itu, Wasto sendiri masih belum bisa berkomentar banyak terkait pengisian kursi wabup. Menurutnya, nama yang bakal diusung nanti meru­pakan hasil musyawarah partainya dengan partai-partai lain. “Kalau soal wabup ke DPD saja, kita semua satu suara,” sing­katnya.

Terpisah, Ketua DPC Gerindra Kabupa­ten Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya memang belum ada pembica­raan resmi dengan elite politik di PKS. Namun, ia mengaku telah berkomuni­kasi dengan Wasto mengenai pencalo­nan dirinya menjadi cawabup. Pria berka­camata itu yakin PKS akan menyodorkan namanya sebagai wabub Bogor. “Saya memang belum ada omongan secara formal ke Pak Agus Salim. Selama ini kami mempunyai visi yang sama di par­lemen,” ujarnya.

Iwan mengaku Gerindra akan menyo­dorkan nama M Rizki sebagai anggota Panlih. Ada pun tugas Panlih, kata Iwan, sebagai pihak yang melakukan verifi­kasi cawabup setelah bupati menyera­hkan dua nama ke DPRD. “Total jumlah anggota Panlih ada 15 orang, mereka juga mempunyai hak suara pada saat pemilihan wakil bupati nanti,” katanya.

Ia berharap segenap elemen masyarakat ikut mengawal proses ini agar wabup bisa segera hadir ikut menjalankan roda pemerintahan. Fraksi Gerindra, kata Iwan, menargetkan awal Oktober sudah ada nama cawabup yang siap diparipurnakan. “Kami harap target tersebut tidak meleset, sehingga masalah ini cepat selesai,” kata­nya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai De­mokrat Mochamad Hanafi menegaskan, pengisian jabatan wakil bupati merupa­kan kebutuhan mendesak. Karena selain perintah undang-undang, DPRD juga terancam digugat komponen masyara­kat bilamana tidak melaksanakan pemi­lihan. “Kami dari awal konsisten menyu­arakan agar DPRD segera melaksanakan pemilihan wakil bupati. Karena jabatan orang nomor dua itu sudah terlalu lama dibiarkan kosong,” ungkapnya.

Demokrat, kata Hanafi, tetap mengajukan nama Momon Permono untuk menjadi cawabup. “Nama Pak Momon bahkan su­dah kita sampaikan secara resmi ke Bu­pati Nurhayanti. Sebab dari sisi legal for­mal, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 itu sudah me­menuhi syarat administrasi yang ditentu­kan aturan perundang-undangan,” jelas­nya. (bdn/mtro)

sumber