Mimpi Pemkab Bogor Membangun Jalur Alternatif Puncak II Sulit Terealisasi

POJOKJABAR.COM | BOGOR,  Mimpi Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jalur alternatif Puncak II guna mengurai kepadatan kendaraan di kawasan Puncak, Cisarua, sepertinya masih sulit terealisasi tahun ini.

Sebab, dana untuk biaya pembangunan Jalur Puncak II tidak dimasukkan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2016. Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah.

Dia menjelaskan, dalam APBD 2016, untuk pos anggaran pembangunan jalur poros timur-tengah yang menghubungkan Sentul-Cipanas-Cianjur tak dianggarkan. Menurutnya, kewenangan pembangunan Jalan Puncak II  ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sengaja tidak dianggarkan, itu nanti Bina Marga Kabupaten Bogor yang berkoordinasi dengan Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk masalah Puncak II,” ujarnya kepada Radar Bogor.   

Menurutnya, jalur alternatif itu sejatinya harus secepatnya dibangun, tapi status jalannya milik provinsi. “Kabupaten Bogor hanya di awal, termasuk pembebasan lahan,” terangnya.

Dalam prosesnya pun masih terdapat beberapa kendala, termasuk terdapat lahan milik Kementerian Kehutanan. Jika pemprov sudah mengurusnya, maka secepatnya akan dilaksanakan pembangunan jalan.

Kendala itu pun masih menjadi pembicaraan dengan pihak Kehutanan. “Kalau Kehutanan tidak bisa terburu-buru, tapi sudah ada lahan pengganti. Itu yang sedang dibahas,” ujarnya.

Sedangkan untuk tambahan anggaran sudah diusulkan kepada Pemprov Jabar. Jalur poros timur-tengah, lanjut Syarifah, memang cukup panjang, sekitar 58 kilometer. Makanya, diperlukan kepastian lahan dan kontruksinya.

“Kita dalam lima tahun ini menargetkan terbangun poros tengah-timur,” ujarnya.

Hingga kini, sudah mulai pembukaan jalan. Sedangkan pemanfaatan ruanganya akan dibuat kawasan argowisata dan sektor pertanian.

“Beberapa sudah diizinkan, tapi mereka masih menunggu. Izin sudah dikeluarkan, tapi pengusaha menunggu jalan diselesaikan dulu,” ucapnya.

Tak dapat dimungkiri, kata dia, ke depan kawasan ini akan jadi lini ekonomi sangat besar bagi sektor pariwisata. Untuk tata ruang sendiri, pihaknya masih mengantisipasi jangan sampai Puncak Dua sama dengan Puncak Cisarua.

“Istilahnya tidak ada by desain dari awal yang akan mengundang banyak PKL,” kata dia.

Syarifah juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan percepatan pembangunan jalur poros timur tengah.

“Puncak itu sudah menjadi kawasan strategis nasional, seharusnya Provinsi memperhatikannya. Saya sering teriak tolong ini Puncak, karena jalan provinsi tetapi dari dulu tidak pernah ada penanganan,” cetusnya.

sumber