Peta Wilayah Pemekaran Bogor Barat Rampung

PELITA.COM | Bogor, Pelita Peryataan dukungan Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan Setiawan yang disampaikan dalam sebuah acara di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu, menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempercepat pemekaran, pembentukan Kabupaten Bogor Barat (Bobar).

Bahkan peta wilayah untuk Kabupaten Bogor Barat itu kini telah rampung.Tinggal nunggu tandatangan ketua dewan, ujar Asisten Pemerintahan Kabupaten Bogor Dandan Mulyadi, Senin pekan lalu. Kendati demikian, Dandan meminta warga untuk lebih bersabar. Sebab, masalah ini tak hanya terkait dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar, melainkan hingga tingkat pemerintah

pusat dan DPR RI.

Selain itu, tahapan untuk pembentukan kabupaten baru ini masih panjang. Satu di antaranya adalah penetapan ibukota Bobar. Saat ini, tim dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Institut Teknologi Bandung masih membuat kajian di antara empat daerah yang bakal dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Bobar. Yakni, Jasinga, Cigudeg, Leuwisadeng, dan Dramaga.

Selain titik pusat pemerintahan, tim pembentukan Bobar juga belum menentukan besaran dana kontribusi dari daerah induk, yakni Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar. Dana kontribusi untuk kabupaten bungsu ini diperkirakan sekitar Rp 20 miliar per tahun. Berdasarkan hasil kesepakatan, dana ini akan diberikan untuk Bogor Barat selama tiga tahun pertama. Selain itu juga dana bantuan untuk pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika berkaca pada Kabupaten Bandung Barat (KBB), pembentukan Bobar memang tak memakan waktu sebentar. Jika dihitung sejak isu ini mulai digulirkan, yakni pada 1998, KBB butuh waktu sembilan tahun sebelum diresmikan menjadi kabupaten ke 26 di Jawa Barat. Seperti Bobar, KBB juga memiliki sejumlah permasalahan yang nyaris sama. Awalnya, banyak pihak yang sinis terhadap

pembentukan KBB. Sebab, di dalamnya terlibat tokoh masyarakat dan aktivis partai politik sehingga memunculkan dugaan bahwa pemekaran wilayah adalah untuk tujuan kekuasaan Belum diserahkan Sementara itu Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bogor (Bobar) untuk pemekaran wilayah Bogor barat (Bobar) Dadeng Wahyudi mempertanyakan hasil kajian penetapan ibukota Bobar oleh Tim LPM Institut Teknologi Bandung (ITB) yang hingga kini belum juga diserahkan kepada Pansus.

Padahal kata Dadeng dalam pertemuan dengan tim pemerintah daerah, Pansus dan Komite Percepatan Pemekaran Bogor Barat (KPPBB) diruang setda Kabupaten Bogor Januari lalu, Tim LPM ITB menjanjikan hasil kajian penetapan wilayah ibukota kabupaten Bogor barat sudah diserahkan awal Februari 2008 ini.

Tapi sampai sekarang hasil kajian itu belum kami terima, kami minta hasil kajian tersebut segera di serahkan. Agar ini juga tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat, katanya. Di lain pihak, ia juga mengkritik peryataan Bupati Bogor, Agus Utara Effendi di media beberapa waktu lalu, yang mengatakan

dirinya pesimis dengan pemekaran Bobar tersebut. Kalau bupati pesimis lantaran di bogor barat tidak ada restoran atau hotel ini kan lucu.

Sebab pak Agus ini kan sudah menjabat sebagai bupati Bogor selama 10 tahun, jadi kalau di bogor barat sampai sekarang belum ada restoran atau sarana penunjang lainya, itu justru yang harus dipertanyakan , bagaimana perhatian pemerintah daerah yang dipimpinya kepada masyarakat di Bogor barat, ungkapnya. Keinginan warga Bogor barat untuk memisahkan diri dari

Kabupaten Bogor, kata ia tentu didukung alasan-alasan yang cukup mendasar.

Selama ini pembangunan di wilayah Bogor barat ini jauh tertinggal dibandingkan daerah lainya. Padahal kontribusi dari Bogor barat terhadap pemerintah daerah cukup besar. Yang kedua adalah rentang kendali pelayanan yang sangat jauh dan sulit ditempuh oleh masyarakat Bobar. Dan yang ketiga adalah tingkat kesejahteraan masyarakat sulit meningkat jika tetap bergabung dengan Kabupaten Bogor, tegasnya. Ia meminta agar elit dijajaran pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru dapat memicu reaksi dari masyarakat Bogor barat, yang kini tengah bersemangat menunggu waktu pemekaran itu tiba.

Kalau merasa pesimis kenapa baru sekarang itu dikatakan, dan kenapa pemerintah daerah juga menyetujui pemekaran bahkan mengusulkan untuk disetujui dewan. Ini kan berarti inkonsisten namanya, imbuhnya. (don/ck-58)

sumber