PORTALCISARUA | Jakarta, Kawasan Puncak yang selama ini dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya kini menghadapi ancaman serius akibat pesatnya pembangunan yang tak seimbang. Masyarakat setempat yang tergabung dalam Kerukunan Warga Puncak (KWP) bersama Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mendatangi DPR RI untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Dalam audiensi yang berlangsung pada Kamis (1/2/2024), perwakilan KWP dan AMBS mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait dampak negatif dari proyek-proyek pembangunan yang semakin masif, yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal, Kamis (1/2/2024)
Perwakilan AMBS dan KWP menyampaikan bahwa pembangunan dan sektor pariwisata yang berkembang di Puncak tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi warga sekitar. Bahkan, banyak yang merasa terpinggirkan, dengan semakin banyaknya proyek yang melibatkan investor dari luar daerah, sementara masyarakat lokal justru menjadi korban dari penggusuran dan alih fungsi lahan. Mereka menilai, pembangunan di Kawasan Puncak justru lebih menguntungkan pihak luar dan berpotensi merusak kearifan lokal yang sudah ada sejak lama.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa Komisi VI akan segera berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Kawasan Puncak, seperti PTPN, Perhutani, dan Jasa Marga. Hekal berkomitmen untuk mediasi antara masyarakat dan pihak-pihak terkait, guna mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
"Kalau masyarakat datang membawa keluhan, tentu kita akan mencoba untuk memediasi agar ada win-win solution yang bisa disepakati bersama. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar," ujar Hekal.
Kearifan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas
Ketua AMBS, Muhsin, menegaskan bahwa tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa Kawasan Puncak tetap menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan alam. "Kami ingin Puncak tetap menjadi milik masyarakat Puncak, bukan hanya tempat yang menguntungkan pihak-pihak luar. Kami minta agar pembangunan yang terjadi tidak merusak alam dan budaya yang sudah ada," tegasnya.
Selain itu, mereka juga menyampaikan masalah lain seperti maraknya alih fungsi lahan yang tanpa izin, pengelolaan pariwisata yang buruk, masalah sanitasi yang belum memadai, serta sengketa lahan yang semakin memanas. Bahkan, isu keberadaan imigran yang meresahkan juga menjadi salah satu sorotan.
Masalah Pembangunan dan Dampaknya pada Lingkungan dan Masyarakat
Keluhan lain yang disampaikan adalah tentang kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. AMBS dan KWP menyoroti ketidakseimbangan antara proyek pembangunan dan pelestarian alam yang seharusnya menjadi fokus utama. “Pembangunan ini harusnya membawa manfaat bagi masyarakat setempat, tapi kenyataannya banyak yang justru menjadi korban, bahkan ada yang terpaksa digusur,” tambah Muhsin.
Bagi masyarakat sekitar, keberadaan sektor pariwisata harusnya dapat mendorong peningkatan perekonomian mereka. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pihak yang merasa tidak terlibat dalam proses pembangunan, bahkan terancam kehilangan mata pencaharian mereka.
Komitmen DPR RI dan BUMN untuk Perubahan yang Berkelanjutan
Hekal juga mengakui bahwa meskipun pariwisata alam seperti wisata kebun teh di Puncak memiliki potensi besar, hal tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak. “Kami mendengar bahwa masyarakat sekitar belum merasakan manfaatnya. Bahkan, pengusaha dari luar daerah lebih banyak mendapat keuntungan. Ini yang harus segera dibenahi,” tambah Hekal dengan nada serius.
Hekal menegaskan, pemerintah dan BUMN yang beroperasi di kawasan tersebut harus menunjukkan komitmen mereka terhadap masyarakat lokal. BUMN yang ada di Kawasan Puncak harus menjadi contoh bagi perusahaan swasta dalam hal keberlanjutan dan keadilan sosial. “Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat Puncak, bukan hanya keuntungan bagi segelintir pihak,” ujar Hekal.
Puncak yang Sejahtera untuk Semua
Dengan aspirasi yang disampaikan oleh KWP dan AMBS, diharapkan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan Kawasan Puncak, dengan mengutamakan keberlanjutan alam, pelestarian budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. KWP dan AMBS berharap, pembangunan yang terjadi tidak hanya memberikan keuntungan bagi segelintir orang, tetapi juga bisa menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Puncak.
Dalam pertemuan tersebut, baik KWP maupun AMBS berharap bahwa DPR RI dan BUMN dapat segera merespon tuntutan mereka dan mengambil langkah-langkah konkrit agar Puncak tetap menjadi tempat yang indah, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat yang telah lama tinggal di sana. (red)
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif