Kemacetan, kecelakaan dan Sejuta Permasalahan Wilayah Puncak Bogor Menggurita Tak Terurai

BIDIKNUSANTARA.COM | Salah satu masyatakat setempat, Masjoeki menilai,sudah menjadi hal biasa di NKRI ini bila ada aksi setelah ada peristiwa oleh aparat terkait, namun yang dibutuhkan adalah pencegahan yang dibutuhkan.

Kalau sesaat ya biasanya di NKRI itu hal yang biasa menjelang reda tanggapan dan/atau protes warga sampai dengan munculnya hal yang baru. Atas tragedi selarong diperlukan ketegasan Polri dan Dishub tentang pemberian izin layak dengan standar yang jelas serta dengan mentalitas orang yang ada di dishub supaya tidak main mata pada saat kir kendaraan.

Hal lain diungkapkan Abi Anom yang mengatakan bahwa intinya warga puncak khususnya sudah gerah dengan aturan Lantas di jalur puncak yang sembrawut.

"Intinya kami warga puncak khususnya sudah merasa gerah dengan aturan lantas di jalur puncak yang semberaut, sudah macet ada pengawal liar. Sementara warga kami sekalipun sakit yang meninggal sampai mau nikah tidak ada polisi yang ngawal. Maaf bukan karena di tambah sering ada tragedi yang di sebabkan bus, bulan-bulan ini menjelang puasa kami tokoh ulama tokoh masyarakat dan santri jalur puncak akan mendatangi Polres Bogor dan Dishub,"katanya.

Sunyoto juga mengungkapkan, tidak ada jalan lain selain menambah jalan di puncak, jalan alternatif utara selatan. Lebarkan jalan raya puncak, bangun trotoar, remajakan Angkot diganti yang lebih memadai, dikelola oleh pemkab, pemilik angkot sebagai penyaham,"sarannya.

Hari ini kata Sunyoto, 34 ribu kendaraan masuk wilayah puncak. "Apakah cukup lebar jalan raya puncak menampung itu semua jika tidak di bangun jalan alternatif baru yang memadai,"tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Oktora, jalan dilebarkan dan fungsikan uang pajak jalan, upeti kembali buat masyarakat.

"Lebarkan jalan, pungsikan uang pajak jalan, upeti kembali buat masyarakat,"tandasnya. (sumburi)

sumber