Pada waktu itu, masa AMPB diterima oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor dan masa AMPB menolak berdialog karena masa aksi ingin langsung bertemu dengan Bupati Bogor, Hj Nurhayanti. Ketika itu Sekda memberkan janji kepada masa aksi untuk mengundang secara resmi AMPB untuk berdialog dengan Bupati Bogor beserta seluruh jajarannya.
Aktivis AMPB yang diwakili sebayak 20 orang melakukan dialog bersama Bupati Bogor yang berlangsung di Ruang Rapat 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Senin (03/010) dialog yang dimulai sekitar pukul 14:00 wib tersebut perwakilan AMPB memaparkan sejumlah persoalan yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bogor dan yang menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Adapun permasalahan yang menjadi tuntutan AMPB adalah yang utama adalah mengenai kekososngan Wakil Bupati Bogor, Dana Silpa 2 tahun berturut, masalah TPAS Galuga, One Way serta PKL Puncak, Masalah Jalan Rupin Parung Panjang dan sebagainya. Kegiatan dialog ini berlangsung hingga sekitar pukul 17:00 wib.
Bupati Bogor, Hj Nurhayanti saat dikonfirmasi usai kegiatan kepada wartawan mengatakan, kaitan dengan beberapa tuntutan yang dibawa oleh AMPB dalam dialog tersebut dirnya sangat menyambut baik karena dirinya tidak mungkin melakukan sendiri dalam membangun Kabupaten Bogor dan tentu membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat dari berbagai elemen.
"Aspirasi yang disampaikan, saya kira ini merupakan masukan yang kontruktif untuk memperbaiki pelayanan kita kepada masyarakat dan ini sejalan dengan misi yang saya emban bahwa saya tidak bisa bekerja sendirian artinya saya harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat,"ujar Yanti.
Sementara masalah wakil Bupati, Yanti mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tembusan dari koalisi kerahmatan dan sementara masalah TPAS Galuga yang menginginkan jalan tembusan harus dibangun. Dikatakannya, sebenarnya jalan saat ini sedang dibangun namun masyarakat menginginkan yang terusan harus dibangun. "Ini tidak apa-apa dan kita sikapi ditahun 2017 sementara IPAL nya sendiri ada kewajiban dari Kota Bogor dan saya harus terus mengawasi hal ini,"ungkapnya.
Sementara menanggapi masalah Silpa, Yanti mengatakan masalah Silpa harus mengevaluasi kinerja SKPD. "Untuk masalah ini, saya serahkan Pak Sekda untuk melakukan evaluasi seluruh SKPD,"singkatnya.
Sementara dari Korlap AMPB Ali Taufan Vanaya mengatakan, kegiatan dialog ini bukan sebagai akhir dari perjuangan AMPB melainkan langkah awal dalam mengawasi program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. "Ini sebagai langkah awal, untuk selanjutnya kita akan awasi program yang akan dilaksanakan,"tuturmya. (Reporter: Sumburi)
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif