BOGORONLINE.COM | Bogor. Cibinong. Saat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor tengah merangkak menjadi lebih baik, kebijakan berani ditunjukkan Bidang Sarana dan Prasarana lantaran membatalkan pemenang lelang pengadaan mebeulair untuk UPT dan sekolah di enam kecamatan.
“Yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa pemenang lelang yang secara hukum sah, karena proses sudah memenuhi persyaratan dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dibatalkan sepihak, tanpa alasan yang jelas,” kata Direktur CV. Alga Pena Sejahtera, A. Saeful Bakhri, Kamis (6/10).
Menurutnya, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan yang membatalkan hasil lelang enam paket pengadaan mebeulair itu bertentangan dengan hukum. Pasalnya, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) yang diberikan kewenangan melelangkan paket proyek yang anggarannya bersumber dari APBD, tak mungkin sembarangan menetapkan pemenang.
“Saya tahu, KLPBJ sekarang ini lebih profesional dan transparan melelangkan semua proyek APBD. Jadi janganlah, upaya mereka melakukan reformasi sistem pelelangan dinodai, ulah segilintir orang yang terkesan mengintervensi kebijakan dan keputusan KLPBJ,” tegasnya.
Seharusnya kalau mau dibatalkan, kata dia, dari awal bukan setelah pemenang ditetapkan. “Semua proses pelelangan perusahaan saya lulus, termasuk saat evaluasi teknis barang yang akan dibeli Dinas Pendidikan, semua sudag sesuai dengan spek yang ditentukan,” ungkapnya.Saeful menegaskan, masalah yang menimpa perusahaannya itu tak akan didiamkan. “Saya sebagai direktur perusahaan tidak akan tinggal diam, masalah ini akan dibawa keranah hukum dengan langkah awal melayangkan surat somasi ke bidang sarana dan prasarana,” katanya.
Bila somasi tak ditanggapi, Saeful dengan berat hati akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dengan tergugat pertama pertama Dinas Pendidikan dan kedua Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ).“Ini sebagai pelajaran saja, agar kasus serupa tidak terjadi dikemudian hari,” ujarnya.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Anwar Anggan, hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai tanggapannya, karena saat dihubungi lewat telepon selulernya tidak aktif. Begitu pula saat BogorOnline.com menyambangi kantornya. “Mohon maaf, Pak Anwar sudah pulang sekitar pukul 16.00 WIB,” kata Mado, petugas keamanan Dinas Pendidikan. (Cex)
sumber
“Yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa pemenang lelang yang secara hukum sah, karena proses sudah memenuhi persyaratan dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dibatalkan sepihak, tanpa alasan yang jelas,” kata Direktur CV. Alga Pena Sejahtera, A. Saeful Bakhri, Kamis (6/10).
Menurutnya, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan yang membatalkan hasil lelang enam paket pengadaan mebeulair itu bertentangan dengan hukum. Pasalnya, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) yang diberikan kewenangan melelangkan paket proyek yang anggarannya bersumber dari APBD, tak mungkin sembarangan menetapkan pemenang.
“Saya tahu, KLPBJ sekarang ini lebih profesional dan transparan melelangkan semua proyek APBD. Jadi janganlah, upaya mereka melakukan reformasi sistem pelelangan dinodai, ulah segilintir orang yang terkesan mengintervensi kebijakan dan keputusan KLPBJ,” tegasnya.
Seharusnya kalau mau dibatalkan, kata dia, dari awal bukan setelah pemenang ditetapkan. “Semua proses pelelangan perusahaan saya lulus, termasuk saat evaluasi teknis barang yang akan dibeli Dinas Pendidikan, semua sudag sesuai dengan spek yang ditentukan,” ungkapnya.Saeful menegaskan, masalah yang menimpa perusahaannya itu tak akan didiamkan. “Saya sebagai direktur perusahaan tidak akan tinggal diam, masalah ini akan dibawa keranah hukum dengan langkah awal melayangkan surat somasi ke bidang sarana dan prasarana,” katanya.
Bila somasi tak ditanggapi, Saeful dengan berat hati akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dengan tergugat pertama pertama Dinas Pendidikan dan kedua Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ).“Ini sebagai pelajaran saja, agar kasus serupa tidak terjadi dikemudian hari,” ujarnya.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Anwar Anggan, hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai tanggapannya, karena saat dihubungi lewat telepon selulernya tidak aktif. Begitu pula saat BogorOnline.com menyambangi kantornya. “Mohon maaf, Pak Anwar sudah pulang sekitar pukul 16.00 WIB,” kata Mado, petugas keamanan Dinas Pendidikan. (Cex)
sumber
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif