INILAHKORAN.COM | Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor Hasan Haikal Thalib mengusulkan PKL di Kawasan Puncak direlokasikan di tempat yang layak. Dalam waktu dekat, Satpol PP Kabupaten Bogor berencana menggusur bangunan liar dan lapak PKL, dari mulai Warung Kaleng hingga Puncak Pass Cisarua.
"Saya minta selain direlokasi di tempat yang layak, lapak PKL juga diseragamkan dan diperindah tempatnya agar menarik minat wisatawan berbelanja," ujar Hasan Haikal Thalib kepada INILAH, Jumat (16/9).
Hasan menambahkan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) bisa mencontoh penataan PKL seperti di swasta.
"Diskoperindag bisa melihat Jungle Land atau Jungle Fest, dimana para PKL atau UMKM difasilitasi untuk berdagang di area kuliner atau cindera mata," tambahnya.
Kepala Diskoperindag Kabupaten Bogor Dace Supriyadi mengaku sedang mengusahakan membuat rest area sebagai lahan peganti PKL berdagang di badan milik jalan atau diatas sepadan sungai.
"Saat ini kita sedang meminta PTPN VIII dan PT. Sumber Sari Bumi Pakuan untuk menghibahkan atau meminjamkan lahanyya untuk rest area. Rencana kami dari masing-masing pihak diatas meminjamkan lahanyya seluas 5 hektar," kata Dace.
Untuk pembangunan lapak PKL ini, kata Dace, dananya bisa dari urunan para pedagang atau APBD jika memungkinkan.
"Kalau memakai dana APBD itu agak sulit karena harus masuk dahulu di rencana anggaran, yang paling memungkinkan itu biaya diambil dari urunan, namun konsep bangunannya harus seragam agar menarik dan memperindah lapak atau kios PKL," sambung mantan Kepala Dinas Pendidikan ini.
Ketua DPC Relawan Demokrasi Perjuangan Kabupaten Bogor Dodi Achdi Suhada meminta tidak hanya kios atau lapak PKL saja yang diperindah, namun juga para pedagang juga diseragamkan pakaiannya agar lebih menarik penampilannya.
"Budaya Sunda atau Jawa Barat juga harus diangkat dalam penataan PKL di kawasan Puncak, misalnya pakainnya seragam memakai Batik khas Bogor, baju kampret atau kebaya Jawa Barat. Para PKL ini harus diberdayakan dan saya rasa Pemerintah Kabupaten Bogor mampu. Pemerintah juga bisa menggandeng swasta untuk membantu pembiayaannya," tandas Dodi. (reza zurifwan/dey)
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif