Kabupaten Bogor "Endapkan" Rp 1,9 Triliun di Bank


BERITASATU.COM | Bogor. Kabupaten Bogor menjadi urutan pertama dalam daftar kabupaten yang menyimpan dana di bank, dengan jumlah Rp 1,9 triliun. Bupati Bogor Nurhayanti pun tidak segan untuk mengganti kepala dinas yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik.

Setidaknya ada tiga dinas di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang menjadi sorotan karena tidak cerdas mengelola anggaran daerah. Pada akhir tahun 2015 lalu, jumlah sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Silpa) Kabupaten Bogor mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Hal tersebut langsung disikapi oleh Bupati Bogor, Nurhayanti. Bupati perempuan pertama ini kemarin mendadak mengumpulkan para pejabat di gedung Pendopo Bupati Bogor kemarin.

Tiga dinas yang mendapatkan sorotan yakni, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor. Khusus Dinas Bina Marga dan Pengairan, bupati mendorong agar penyerapan modal anggaran terkait perbaikan infrastruktur jalan untuk dipercepat direalisasikan.

"Program-programnya sudah berjalan. Saya yakin triwulan keempat sudah selesai dan pencapaian serapan anggaran pada akhir 2016 nanti sudah di atas 70 persen," katanya, Jumat, (5/8).

Ia pun menyatakan, pada bulan Agustus ini merupakan pekan-pekan evaluasi menyeluruh atas kinerja semua dinas. Bahkan, Nurhayanti mengatakan akan mengevaluasi hingga ke tingkat pejabat teknis kegiatan. Hal itu, untuk mengetahui percepatan program kerja.

"Bila memang masih ada kepala dinas atau kepala teknis yang tidak melakukan sesuai instruksi, sudah pasti akan diganti," paparnya. Namun, ia juga meminta agar dinas mengedepankan kehati-hatian dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Nurhyanti, tingginya angka "endapan" APBD karena beberapa rekanan atau pihak ketiga yang memilih tidak mengambil uang pelaksanaan di setiap termin program daerah berlangsung. Alasannya, karena persyaratan yang belum lengkap, sehingga tidak bisa mencairkan anggaran.

"Untuk belanja langsung ada hak-hak yang tak bisa dipaksakan untuk ditarik. Terkadang setelah 100 persen pengerjaan baru diambil. Yang terpenting hasil/fisik di lapangannya juga baik," klaimnya.


Dia berjanji pada laporan semester berikutnya serapan anggaran seluruh dinas semakin membaik. Janji itu sekaligus menjadi peringatan kepada dinas yang dinilai lamban dalam menyerap anggaran sehingga menyumbang Silpa yang besar.

Secara teknis, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, Rustandi menjelaskan, nilai yang mengedap di perbankan daerah sudah turun dan tidak lagi sebesar Rp 1,9 triliun.

"Jumlahnya akan terus berkurang seiring dengan masuknya sumber pendapatan dan akan menurun saat ada pencairan anggaran dari SKPD," katanya.

Ia pun mengatakan, setiap dinas tidak mungkin sengaja menumpuk dana menganggur (idle). Kalau pun ada, itu merupakan dana dari sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya dan secara otomatis dana tersebut terserap jika ada pengajuan penagihan dengan rentan waktu satu minggu. (Vento Saudale/PCN)





Post a Comment

Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif

Lebih baru Lebih lama