Padahal, lapak yang dibongkar pekan lalu sampai kini belum dirapikan dan masih terlihat kumuh serta pedestrian belum bisa dipergunakan para pejalan kaki, meski dengan tegas Camat Cisarua Bayu Rahmawanto pernah meminta agar secepatnya lapak yang dibongkar dirapikan sesuai fungsinya. ”Sebaiknya lapak yang dibongkar itu cepat dirapikan oleh dinas terkait,” pintanya.
Terbukti dengan kembali dilayangkannya surat pembongkaran itu, pernyataan Kabid Bina Riksa Agus Ridho ketika pembongkaran pertama rupanya tak main-main. Ia menyampaikan bahwa penertiban akan dilanjutkan sampai ke perbatasan Cianjur. ”Pembongkaran akan terus dilanjutkan sampai ke perbatasan Cianjur,” tegasnya kepada sejumlah wartawan.
Namun sebagian kalangan masih menyangsikan akan pembongkaran terhadap beberapa toko yang pernah disegel di kawasan Warung Kaleng. Sebab menurut Kabid Dalops Satpol PP Kabupaten Bogor Asnan, pembongkaran bangunan yang berdiri di lahan pribadi meskipun melanggar garis sempadan jalan masih dalam tahap penggojlokan. ”Untuk pembongkaran yang dibangun di lahan pribadi, masih dalam tahap penggojlokan,” kilahnya.
Tentunya rencana pembongkaran lanjutan itu mendapat reaksi keras dari beberapa pedagang yang lapaknya kini belum dibongkar. Sebab umumnya mereka menginginkan relokasi dulu sebelum dibongkar. ”Keinginan kami adalah relokasi dulu baru dibongkar,” ujar Sunyoto kepada Metropolitan.
Ia melanjutkan, efek pembongkaran lapak bukan hanya berimbas pada menganggurnya para pedagang, tetapi membuat sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Puncak mati suri alias terancam bangkrut. ”Kalau lapak dibongkar tanpa solusi, UMKM yang ada di kawasan Puncak yang selama ini produksi oleh-oleh juga jelas bakal gulung tikar. Sebab hasil produksi mereka mau dijual ke mana,” pungkasnya. (ash/b/sal/run)
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif