BOGORTODAY.COM | Polres Bogor terus didesak untuk tidak setengah-
setengah dalam membongkar adanya keterlibatan oknum pejabat dalam praktik
penambangan liar di Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) PT Antam Tbk,
Pongkor.
Mantan Wakil Bupati
(Wabup) Bogor, Karyawan Faturachman menilai, kedekatan Ketua DPRD Kabupaten
Bogor, Ade Ruhandi dengan Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto sebagai upaya
untuk memberikan tekanan kepada polres agar tidak terlalu lebar dalam
mengembangkan kasus pongkor.
“Itu taktik Jaro Ade
(panggilan Ade Ruhandi, red) dekat dengan kapolres buat membuat kagok dalam
pengusutan kasus Pongkor. Sementara dia sudah diperintahkan Kapolda Jawa
Barat. Makanya jangan mau dipepet sama Jaro Ade,” tegas pria yang kini fokus
menjadi budayawan itu, Selasa (27/10/2015).
Mantan wabup yang
akrab disapa Karfat ini melanjutkan, dengan keakraban yang dijalin antara
kapolres dan Jaro Ade, untuk menghambat laju AKBP Suyudi Ario Seto untuk
membongkar penadah-penadah besar yang diduga dilakoni pejabat teras di Bumi
Tegar Beriman.
“Makanya dia pernah
kan waktu diwawancara bilang ‘hati-hati kamu kalau bicara’. Itu tuh dia takut
diungkap kalau ada keterlibatannya. Semua warga di sekitar Pongkor sudah tahu
kok siapa Jaro Ade itu,” katanya.
AKBP Suyudi Ario Seto
sendiri masih terus mengejar aktor yang intelektual yang membekingi praktik
gurandil. “Tidak peduli siapapun yang terlibat, akan kami tindak. Karena ini
sebuah kejahatan besar,” katanya.
Sebelumnya, Kapolda
Jawa Barat, Irjen Pol Moechgiyarto telah memerintahkan semua kapolres yang ada
di wilayah pemerintahannya untuk tidak pandang bulu dalam mengusut pencurian
emas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Saya sudah
perintahkan semua kapolres untuk menuntaskan kasus gurandil. Tidak hanya di Pongkor,
tapi juga di semua wilayah Jawa Barat. Karena ini telah merugikan negara. Tapi
jangan pandang bulu. Sikat aja siapapun bekingnya,” tandas Kapolda.
Tidak hanya itu,
Komisi VII DPR RI yang sedang menggodok Panitia Khusus (Pansus) untuk
membongkar aktor yang menjadi bos gurandil yang berasal dari kalangan pejabat
teras Bumi Tegar Beriman.
“Ini sudah merugikan
negara hingga Rp 20 triliun. Polisi juga jangan lamban kerjanya. Buktikan
jika memang mau menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu,” tegas anggota Komisi
VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. (Rishad Noviansyah)
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif